PALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten PALI Tahun 2026. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi dewan menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD 2026.
Rapat Paripurna Dibuka langsung oleh ketua DPRD PALI H Ubaidillah, S.H dengan dihadiri Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji, Jajaran OPD, FKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan jajaran awak media, Senin 3 November 2025
*Fraksi Golkar: APBD Harus Efektif dan Berdampak pada Masyarakat*
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan umum yang menekankan pentingnya APBD yang efektif dan berdampak pada masyarakat. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Suarno, anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
*Fraksi PDI Perjuangan: Perlu Kajian dan Survei dalam Program Pembangunan*
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum yang meminta pemerintah kabupaten PALI untuk melakukan kajian dan survei terlebih dahulu dalam program pembangunan. “Kami berharap agar program pembangunan dilakukan dengan kajian dan survei terlebih dahulu agar setiap program tersebut tidak dilakukan secara asas-asalan,” ujar Ragil, SH, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
*Fraksi Demokrat: Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan*
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan. “Kami berharap agar pemerintah kabupaten PALI memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ujar Apriansyah, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat.
*Pemberdayaan UMKM dan Pencegahan Bencana*
Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM dan pencegahan bencana. “Kami mendukung dilakukannya kajian risiko bencana di lima wilayah dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan hibah modal,” ujar Apriansyah.
Dengan demikian, fraksi-fraksi dewan telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD 2026, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten PALI dalam menyusun APBD yang efektif dan berdampak pada masyarakat. (Adv)
