PALI- Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten PALI Tahun 2026. Suarno, SE, menyampaikan pandangan umum atas nama Fraksi Golkar.
*Prinsip APBD yang Baik*
Fraksi Golkar menekankan bahwa APBD harus disusun dengan prinsip efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar mengalihkan tanpa arah,” ujar Suarno.
*Prioritas Pembangunan Daerah*
Fraksi Golkar mendukung 5 prioritas membangun daerah tahun 2026, namun menekankan bahwa pembangunan harus merata dan tidak terpusat di wilayah tertentu. Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat potensi sektor unggulan seperti pertanian, energi, dan pariwisata.
*Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi*
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik agar aparatur semakin efisien, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati.
*Pengendalian Banjir dan Lingkungan*
Fraksi Golkar berharap bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada studi atau perencanaan semata dalam pengendalian banjir, namun juga melakukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi di tiap-tiap kecamatan.
*APBD yang Produktif dan Berpihak pada Rakyat*
Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD tahun anggaran 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan berpihak pada rakyat. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah agar melakukan refocusing sehingga realisasi anggaran pada program yang benar-benar prioritas dan menghapuskan kegiatan non-prioritas.
