PALI – Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar demo damai di Bundaran Simpang 5 dan kantor DPRD PALI , Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, untuk menuntut pemerintah mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Massa yang hadir memperjuangkan hak kesehatan bagi 40.499 jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif.
Koordinator lapangan, Ijal, menyampaikan bahwa tidak ada tuntutan lain selain meminta pemerintah mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang nonaktif. “Kami tidak meminta lebih dari itu, hanya ingin pemerintah membantu masyarakat kecil yang membutuhkan,” ujar Ijal.
Dalam orasinya, Ijal menilai bahwa kebijakan BPJS yang dinonaktifkan secara massal adalah bentuk pembunuhan terhadap masyarakat. “Pemerintah harusnya membantu, bukan malah membunuh masyarakat dengan cara dinonaktifkan,” kata Ijal.
Seorang bapak lansia yang menjadi korban BPJS yang tidak aktif, menangis haru di tengah-tengah demo. Ia mengaku sudah beberapa tahun sakit dan harus minum obat setiap hari, namun beberapa hari ini tidak bisa lagi berobat dan mengambil obat karena BPJS-nya tidak aktif.
Ijal juga menyampaikan bahwa 18 kabupaten/kota di Sumatera Selatan hanya Kabupaten PALI yang berdalih efisiensi anggaran yang berdampak pada BPJS Kesehatan. Ia menilai bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Massa demo disambut langsung oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuajii, Ketua DPRD, Ubaidillah, dan beberapa anggota DPRD lainnya. Pemerintah Kabupaten PALI bersama BPJS Kesehatan meminta waktu 10 hari untuk mengaktifkan kembali 40.499 peserta BPJS Kesehatan dengan surat perjanjian tertulis.
